KEKUATAN SKT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BERDASARKAN UUPA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

ABSTRAKPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pada UUPA menekankan bahwa pembuktian kepemilikan tanah haruslah dibuktikan dengan mencantumkan sertipikat sebagai dasar hukum tertinggi atas kepemilikan sebidang tanah tersebut. Tetapi, di dalam kehidupan sehari-hari dalam prakteknya masih sering ditemukan tanah yang menurut legalitas hukum belum memadai/belum kuat secara hukum yang menurut UUPA tanah yang sah adalah tanah sudah bersertipikat tetapi dalam penerapannya masih banyak bukti pemilikan berbentuk Surat Kepemilikan Tanah yang selanjutnya disebut SKT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan kekuatan hukum SKT sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah serta menguraikan permasalahan hukum sewa-menyewa tanah yang hanya menggunakan SKT hingga dari sewa-menyewa tanah yang dilakukan tersebut diterbitkannya sertipikat, serta mengetahui bagaimana upaya penyelesaian baik dari segi yang menyewakan maupun penyewa tanah tersebut yang dilakukan di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, berupa perundang-undangan maupun hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Kekuatan SKT berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan salah satu alat bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti alas hak untuk penerbitan sertipikat. Walaupun terdapat perbedaan penyebutan di masing-masing daerah terkait dengan SKT ini, hal ini bukanlah menjadi permasalahan. Karena yang ditekankan adalah alas bukti hak itu sendiri sebagai bukti salah satu alas hak yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembuatan sertipikat..Kata kunci: kekuatan surat kepemilikan tanah; pendaftaran tanah; perjanjian sewa-menyewa tanah. ABSTRACTArticle Number 19 Paragraph (2) Letter c in Law Number 5 Year 1960 concerning about Basic Regulations on Agrarian Principles explains that land registration is ended by granting of proof of rights, which act as strong proofs. It is regulated further in PP Number 24 Year 1997 About Land Registration Article Number 4 paragraph (1) juncto Article Number 3 Letter which determines that to provide legal certainty and protection to holders of a unit of land, flat, and other registered rights so that they can easily prove themselves as the holders of the relevant rights, they are given the rights of the land. The purposes of this research are to analyze and explain the legal power of Land Ownership Letter (SKT) as a proof of land ownership and describe the legal issues of land leases which use Land Ownership Letter (SKT) only until the certificate issuance, and to know the legal protection for both renters and rentees of land which are carried out in Tanjung Jaya Village, Sungkai District, North Lampung Regency, in accordance to the existing laws. Research method used in this research is normative juridical approach with research specifications in the form of descriptive analysis using data of legislation and interview results with related parties. The position of SKT based on UUPA and PP Number 24 Year 1997 About Land Registration is as one of the written evidences which can be used as basic evidence for the certificate issuance. The effort to resolve cases of double-stranded SKTs can be pursued by several court-filing mechanisms. In the case which the researcher took, land lease agreements were done verbally only and were not based on written agreements, which have often been done by the local villagers..Keywords: land registration; lease agreement for land; strength of land ownership lette