AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) HAK MILIK ATAS TANAH

ABSTRAKPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan salah satu bentuk perikatan yang bersumber dari perjanjian dan dibuat atas dasar kesepakatan, dalam rangka mengatur kepentingan para pihak. Bentuk perjanjian ini dilaksanakan atas dasar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Disisi lain, salah satu prinsip hukum perjanjian di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, adalah larangan pembatalan sepihak atas perjanjian timbal balik, di mana setiap pembatalan isi perjanjian harus dilakukan di hadapan hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait adanya klausula pemutusan PPJB secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan data dianalisis dengan cara kualitatif. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemutusan akta pengikatan jual beli tanah, memperoleh kepastian hukum dan akibat hukum dari pencantuman klasula pemutusan perjanjian secara sepihak dalam akta PPJB. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pemahaman yang jelas tentang konsep prinsip kebebasan berkontrak dalam bentuk norma hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian.Kata kunci: kebebasan berkontrak; perjanjian; pengikatan jual beli; pembatalan sepihak. ABSTRACTSales and Purchase Agreement (PPJB) is a form of engagement sourced from the agreement and made on the basis of an agreement, in order to regulate the interests of the parties. The form of this agreement is carried out on the basis of the provisions article 1338 paragraph (1) of the Civil Code concerning the principle of contract freedom. On the other hand, one of the legal principles of treaties in Indonesia, regulated in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, is the prohibition of unilateral cancellation of reciprocal agreements, whereby any cancellation of the contents of the agreement must be done before a judge. The purpose of this study is to determine the legal certainty and legal protection related to the PPJB termination clause unilaterally. This study uses a juridical-normative approach, which examines secondary data by conducting a literature study. Data collection techniques used are secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This research is descriptive-analytical with data analyzed qualitatively. Through this research, the factors underlying the termination of the sale and purchase agreement of land, can obtain legal certainty and legal consequences from the inclusion of termination of the agreement unilaterally in the PPJB deed. Thus, what is needed is a clear and obviously understanding of the concept of the principle of freedom of contract in the form of legal norms, so that it is expected to provide legal certainty to the parties bound to an agreement.Keywords: agreement; binding sale and purchase; the principle of freedom of contract; unilateral cancellation