PELINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIUM INTERNET MENURUT BEIJING TREATY DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

ABSTRAK Sinematografi adalah satu bentuk karya Cipta yang dapat menghasilkan banyak manfaat bagi para penikmatnya. Banyak konsumen yang menikmati manfaat dari sebuah karya cipta sinematografi namun tidak mengerti bagaimana memberikan keuntungan bagi para pencipta dari karya itu sendiri. Sehingga banyak dari para pencipta sinematografi sendiri membutuhkan perlindungan secara hukum agar mendapatkan hak ekonomi dari Ciptaannya tanpa takut dicurangi atau dibajak Ciptaannya, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan huku yang dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai yang ada dilapangan dengan peraturan-peraturan hokum yang ada di Indonesia dan juga peraturan hukum yang berskala Internasiona yang kemudian dikatikan dengan objek penulisan tentang Pelindungan Hak Cipta Sinematografi pada medium internet. Pelindungan Hak Cipta pada sinematografi pada medium internet menurut Beijing treaty dibutuhkan oleh para Pencipta di Indonesia, guna merealisasikan asas kepastian hukum pada Ciptaan sinematografi walaupun sudah diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Kata kunci: Beijing Treaty, hak cipta, internet, sinematografi.   ABSTRACT Cinematography is a form of copyright that can produce many benefits for the audience. Many consumers enjoy the benefits of cinematographic work but do not understand how to benefit the creators of the work itself. So that many of the creators of cinematography themselves need legal protection in order to benefit from their work without fear of being cheated or hijacked by their work, in order to improve their welfare. The metod of approach used in this paper is a normative juridical approach, which  is writing a law which is done by linking the values in the field with the legal regulations in Indonesia and also International scale legal regulations which are then killed with the object of writing about protection Copyright cinematography on the internet. Copyright protection in cinematography on the internet according to the Beijing Treaty is needed by creators in Indonesia, because the Indonesian legal system still has some shortcomings in order to prioritize the principle of legal certainty in cinematographic works even though it has been regulated in various laws and regulations in Indonesia as well as International treaties has beef ratified by Indonesia Keywords: Beijing Treaty; cinematography; copyright; internet