Sebagai extra ordinary crime, korupsi dengan berbagai modus operandi tidak mudah diberantas. Salah satu modus operandi yang kompleks adalah TPPU. Permasalahan yang timbul dalam TPPU hasil tindak pidana korupsi adalah dimana KPK tidak diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan penuntutan terhadap perkara TPPU hasil korupsi dalam hukum positif dan memberikan reformulasi pengaturan terhadap hal tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam penegakan hukum pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu reformulasi peraturan dengan: (1) mengatur secara tersendiri TPPU da...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakuka...
Persoalan kewenangan jaksa KPK dalam menuntut TPPU ini sudah berlangsung lama, permasalahan legitima...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
AbstrakPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelak...
Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuia...
Masalah korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia bahkan s...
Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena ...
Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spe...
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. L...
Korupsi merurupakan faktor penghambat bagi perkembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Kor...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakuka...
Persoalan kewenangan jaksa KPK dalam menuntut TPPU ini sudah berlangsung lama, permasalahan legitima...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Ta...
AbstrakPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) tidak hanya untuk menjatuhkan pidana terhadap pelak...
Adanya perluasan kewenangan Pengadilan tindak pidana Korupsi dalam mengadili tindak pidana pencucuia...
Masalah korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia bahkan s...
Korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum bagi suatu negara karena ...
Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus di samping mempunyai spe...
Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. L...
Korupsi merurupakan faktor penghambat bagi perkembangan demokrasi, menghambat pelaksanaan tugas lem...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Kor...
Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya saat ini dilakukan bersamaan dengan upaya menyembunyikan...
ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakuka...
Persoalan kewenangan jaksa KPK dalam menuntut TPPU ini sudah berlangsung lama, permasalahan legitima...