KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBER SEX (MENGGUNAKAN INTERNET UNTUK TUJUAN SEKSUAL) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Cyberspace telah menciptakan bentuk kejahatan baru, sebagai bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan tekhnologi informasi dan telekomunikasi yaitu kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet yang dalam istilah asing disebut cyber crime. Salah satu masalah cyber crime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan . Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, khususnya terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum serta sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan cyber crime dibidang kesusilaan. Langkah yang dilakukan adalah inventarisir kententuan perundang-undangan dibidang kesusilaan dan cybercrime (cybersex ) . Hasil penelitian akan dianalisis dan ditafsirkan serta diperbandingankan, sehingga didapat persamaan dan perbedaan masing-masing ketentuan tersebut yang berlaku di berbagai negara. Penelitian menghasilkan kesimpulan (1) Cyber sex jika dilihat dari sudut yuridis normatif, yuridis konsptual/teoritik/keilmuan, jurisprudensi, pandangan pakar/artikel cyber crime (cyber sex ), agama dan dari sudut akibat sosial (dampak negatifnya) maka cyber sex adalah zina yang merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. (2) Dalam praktik peradilan khususnya kasus cyber sex hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan menggunakan hukum yang ada ( the existing law ) untuk mengatasi masalah cyber sex yang timbul, dengan menyatakan bahwa cyber sex atau hubungan seksual nonfisik (maya) ini merupakan bentuk zina dalam pengertian Pasal 284 KUHP