DISIPLIN PEGAWAI DALAM PENGGUNAAN ATRIBUT KEPANGKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Disiplin Pegawai Dalam Penggunaan Atribut Kepangkatan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Gubernur No 14 tahun 2013 tentang pakaian dinas dan atribut pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pemerintah Propinsi Bengkulu Metode penelitian adalah kualitatif. Sampel wawancara sebanyak 6 orang yang diambil dari 2 orang unsur pejabat struktural dan 4 orang staf. Teknik pengambilan sampel menggunakan porposive sampling. Analisa data yang dilakukan melalui wawancara dengan cara berulang-ulang dan berkesinambungan antara pengumpulan dan analisis data, baik selama pengumpulan data di lapangan maupun sesudah data terkumpul. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: Reduksi, Display, dan Penyimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan disiplin Pegawai dalam Penggunaan Atribut Kepangkatan Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pakaian Dinas Warana Kaki pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Gubernur No 14 tahun 2013 tentang pakaian dinas dan atribut pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pemerintah Propinsi Bengkulu dalam pelaksanaannya selama ini belum optimal. Ini dikarenakan masih banyak staf atau pegawai yang tidak mematuhi penggunaan atribut pakaian dinas tersebut, seperti pegawai tidak menggunakan Papan Nama, Nama/ID Card, Tanda Pangkat, Name Tag, WTP dan Ikat Pinggang, Lencana Korpri. Pada inspektorat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap atribut kepangakatan sesuai dengan Peraturan Gubernur, setiap unit kerja atau SKPD dapat mengajukan anggaran ke DPR Provinsi untuk dapat mengalokasikan dana atribut kepangkatan bagi staf atau pejabat dilingkungan SKPD masing masing, sehingga pegawai atau pejabat tidak ada lagi yang tidak menggunakan atribut kepangkatan sesuai yang telah ditentukan, Sekretariat Daerah (Sekda) dapat mengeluarkan surat edaran tentang penertiban penggunaan atribut kepangkatan kepada seluruh SKPD yang ada pada jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dapat bersikap tegas terhadap staf maupun pejabat yang melanggar peraturan gubernur tentang atribut kepangkatan serta Gubernur untuk dapat memerintahkan pimpinan SKPD dalam mengawasi setiap pejabat atau staf dilingkungan SKPD nya masing masing tentang penggunaan atribut kepangkatan tersebut