IDENTIFIKASI NILAI ETIKA KERJA ISLAM DAN ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BENGKULU

Lemahnya kualitas pelayanan dan kinerja di lembaga-lembaga maupun kementerian, sehingga mempersulit birokrasi pelayanan baik terhadap pelayanan maupun perizinan kepada masyarakat. Disamping itu maraknya pungutan dan gratifikasi di lembaga dan kementerian negara menjadi semakin memperburuk citra lembaga dan kementerian di mata masyarakat. Baik dari tingkat Eselon I di tingkat pusat maupun hingga tingkat staf di daerah. Padahal, secara kapasitas dan kemampuan teknis mereka tidak diragukan lagi. Kemampuan dan kapasitas mereka seolah-olah tidak disertai dengan pesan-pesan moral, adab, dan etika yang harus dijunjung tinggi. Salah satu etika yang berlandaskan spiritual atau keagamaan adalah etika kerja islam. Etika kerja islam yang bersumber dari Syariah mendedikasikan kerja sebagai kebajikan dan bernilai ibadah. Etika kerja Islam memiliki asal-usul dari Alqur’an dan perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Salah satu tujuan penelitian ini adalah mengetahui atau mengidentifikasi dan mendeskripsikan nilai etika kerja islam yang terdiri dari tiga aspek yakni pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pada pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Bengkulu. Selain mengindentifikasi nilai etika kerja islam, kinerja pegawai juga harus perlu diperhatikan. Hal ini merupakan aspek penting di dalam organisasi. Pegawai yang memiliki prestasi kerja atau kinerja yang baik merupakan hal yang sangat diharapkan oleh suatu organisasi atau instansi/lembaga agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Salah satu tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan kinerja pegawai yang terdiri dari lima aspek yakni input (masukan), output (keluaran), outcame (hasil), benefit (manfaat), dan impact (dampak) pada pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan menguraikan suatu keadaan yang berhubungan dengan identifikasi nilai etika kerja islam dan kinerja pegawai. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika Bengkulu sebanyak 32 orang yang ditetapkan dengan teknik sensus. Untuk mendukung data kuesioner, dilakukan wawancara dengan 7 orang pegawai sebagai informan yang terdiri dari 3 orang dari bagian tata usaha dan rumah tangga, 2 orang dari bagian/jabatan fungsional, 1 orang dari bagian pemantauan dan penertiban dan 1 orang dari bagian operasi pemeliharaan dan perbaikan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil identifikasi nilai etika kerja islam dan hasil analisis data kinerja pegawai diperoleh hasil bahwa : (1) Pada identifikasi nilai etika kerja islam, dimensi pertanggungjawaban, indikator yang perlu ditingkatkan yaitu kesiapan pegawai dalam menerima hukuman atas hasil pekerjaan yang kurang baik; (2) Kemudian, pada identifikasi nilai etika kerja islam, dimensi kebenaran, indikator yang perlu ditingkatkan yaitu dalam bekerja pegawai menggunakan data yang transparan atau sesuai dengan kenyataan di lapangan; (3) Kemudian, pada kinerja pegawai, dimensi input (masukan), indikator yang perlu diperhatikan yaitu pekerjaan harus didukung dengan sumber daya yang mendukung. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan berkaitan dengan hasil penelitian identifikasi nilai etika kerja islam dan penelitian terhadap kinerja pegawai yaitu : (1) Memberikan pembinaan kepada seluruh pegawai bahwa mereka harus siap untuk menerima konsekuensi berupa hukuman atas hasil pekerjaan yang kurang baik; (2) Memberikan pembinaan kepada pegawai agar dalam melakukan pekerjaan untuk menggunakan atau menerapkan hasil yang sebenarnya atau data yang transparan. Agar terwujudnya kejujuran dalam pekerjaan; (3) Mengatur ulang beban kerja masing-masing pegawai agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara beban kerja satu pegawai dengan pegawai lainnya, seperti seorang pegawai yang ditugaskan sebagai pejabat fungsional, akan tetapi ditugaskan juga sebagai pejabat atau panitia pegadaan barang dan jasa