PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DI BIDANG KEPENDUDUKAN DI KOTA BENGKULU

Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Program KTP-el merupakan salah satu program nasional dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional. KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Efektivitas KTP-el dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan identitas dibidang kependudukan, akan sangat berperan dalam menanggulangi berbagai tindak pidana lainnya seperti; kejahatan perbankan, terorisme, perdagangan orang, penyaluran TKI illegal dan lain sebagainya, dimana tindak kejahatan tersebut biasanya selalu diawali dengan pemalsuan identitas (KTP) Dalam tulisan ini akan diajukan masalah berupa penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan identitas dan faktor penghambat penerapan KTP-el di kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan KTP-el dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan identitas di bidang kependudukan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat penerapan KTP-el di kota Bengkulu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sangat efektif dalam menaggulangi berbagai tindak pidana khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan identitas di bidang kependudukan di kota Bengkulu. Dalam penerapan nya KTP elektronik masih mengalami beberapa faktor yang menghambat proses penarapannya yakni faktor Undang-Undang, Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), serta dari sisi kesadaran masyarakat itu sendiri