ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA BENGKULU

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang yang sangat penting. Pengendalian pemanfaatan ruang saat ini tidak efektif karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, sering bertentangan bahkan melanggar tata ruang yang ada. Skripsi ini berjudul Analisis Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang efektivitas kegiatan dari pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB dan mekanisme pelaksanaan dalam proses pencapaian efektivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana ditujukan untuk dapat menjelaskan kondisi obyek secara alamiah dalam hal ini mengenai pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB. Dan yang menjadi informan penelitian yaitu dari pihak pemerintah yang mengetahui mengenai pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB dan masyarakat yang sedang mengurus IMB serta masyarakat yang telah memiliki IMB di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui IMB di Kota Bengkulu asih kurang efektif, hal ini terlihat dari kenyataan di lapangan yang belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan. Karena di lapangan terlihat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang baik dalam memperoleh IMB, hal ini dikarenakan prses kepengurusan IMB yang berbelit-belit serta memakan waktu yang panjang dalam proses penerbitan IMB tersebut. Selain itu, adanya bangunan yang memiliki IMB tetapi tidak sesuai dengan peruntukan serta aturan teknis bangunan. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal dikarenakan pihak pemerintah kurang memberikan pengarahan mengenai aturan bangunan kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan. Serta tidak dilakukannya penerapan sanksi yang tegas oleh pemerintah, karena dari data di lapangan, pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu masih memberi peluang kepada masyarakat untuk mengurus izin Bangunan (IB) pada bangunan yang telah di dirikan. Hal ini bertentangan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bengkulu belum dilaksanakan secara efektif dan perlu adanya sosialisasi mengenai penerapan mekanisme, pengarahan pemanfataan ruang, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Serta ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan bahwa IMB merupakan instrumen pengendalian yang efektif untuk menata kota yang lebih rapi dan teratur bukan untuk meningkatkan PAD semata. Sehingga, antusias masyarakat dalam mendirikan banguna sesuai sesuai aturan menjadi meningkat untuk waktu yang akan datang