KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH)

Penelitian ini mengangkat permasalahan dasar hukum kewenangan kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah, dan kedudukan dari surat keterangan tanah dalam pembuktian pemilikan tanah. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis mengenai dasar hukum kewenangan kepala desa/lurah dalam menerbitkan surat keterangan tanah, dan memberikan analisis mengenai kedudukan dari surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Adapun metode penelitian bersifat empiris dan lokasinya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa dasar hukum kewenangan kepala desa di Kabupaten Bengkulu Tengah menerbitkan Surat Keterangan Tanah adalah Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu menyangkut pelayanan pembuatan akta PPAT oleh PPAT, di mana PPAT menolak untuk membuat akta, jika mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan: surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut. Kemudian diatur lagi dengan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa terhadap penguasaan bidang tanah yang sama sekali tidak ada buktinya, maka solusinya antara lain antara lain dibutuhkan Keterangan dari kepala desa/lurah dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya. Bahwa kedudukan dari surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dalam pembuktian kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah bersifat mempertegas penguasaan seseorang atas tanah, dan sebagai pengganti dokumen yang menerangkan status tanah yang sama sekali tidak ada lagi bukti-bukti suratnya, namun kedudukan SKT tersebut bukan sebagai surat bukti pemilikan tanah