PENGATURAN HAK PENGUASAAN NEGARA ATAS PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat. Dikuasai oleh Negara memaknai bahwa hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah milik rakyat Indonesia. kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikuasakan kepada negara untuk dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang dirasakan memiliki posisi yang strategis dan vital dalam memajukan perekonomian nasional adalah bahan tambang baik berupa mineral maupun batubara. Agar sumber daya alam (SDA) tersebut dapat membawa kesejatraan bagi rakyat Indonesia maka diperlukan peraturan pertambangan yang berpihak kepada kepentigan ekonomi nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peraturan pertambangan di Indonesia dan analisa yuridis terhadap pengaturan hak penguasaan negara atas pertambangan batubara dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan aspek ini yang sagat penting dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak agar sumber daya alam (SDA) tersebut dapat membawa kesejatraan bagi rakyat Indonesi