AKIBAT HUKUM KONTRAK KERJA PASCA AKUISISI PERUSAHAAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PEKERJA/BURUH

Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi hukum kontrak kerja pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga terhadap pekerja/buruh, dan kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja/buruh pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case aprroach), dan pendekatan komparatif (comparative Approach). Metode pengumpulan bahan hukum adalah metode dokumentasi. Metode analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif-preskriptif, kemudian dilakukan penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis. Akibat hukum kontrak kerja pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga terhadap pekerja/buruh adalah sangat merugikan pekerja/buruh PT. X dan PT. XX karena akuisisi kedua perusahaan tersebut diikuti dengan PHK massal, dan kontrak akuisisi PT X dengan PT. Y bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (2), ayat (3), Pasal 131 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pekerja/buruh pasca akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas adalah perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis., akan tetapi ketiga bentuk perlindungan tersebut tidak diberikan kepada pekerja/buruh PT. X dan PT. Y karena kurangnya dalam hal fungsi kebijakan karena tidak ada aturan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan dan pelanggaran Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas dan lemahnya fungsi pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI