Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keluarga Berencana (KB) Kota Bengkulu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan data dan selanjutnya mendeskripsikan tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Program Keluarga Berencana (KB) Kota Bengkulu. Kebijakan pemerintah ini diambil dalam rangka meminimalisir meningkatnya jumlah penduduk khususnya di kota Bengkulu. Dalam upaya melaksanakan program keluarga berencana (KB) pemerintah kota Bengkulu memberikan beban tugasnya kepada BPMPKB karena BPMPKB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang KB dan pemberdayaan perempuan yang meliputi informasi dan tata keluarga, keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta melaksanakan ketatausahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif dengan metode kualitatif. Sasaran penelitian ini adalah pegawai Kantor BPMPKB kota Bengkulu. Faktor sumber daya yang terdiri dari staf atau pegawai yang memiliki akuntabel dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya yang meskipun jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang kurang memadai tidak begitu menjadi hambatan yang berarti karena adanya tenaga sukarela yaitu kader-kader yang siap membantu melaksanakan kegiatan dari program ini agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency), aspek disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.Aspek Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik menurut Edward III yaitu dengan melakukan Standard Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi