TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi kejahatan masa kini yang merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kejahatan di bidang cybercrime yaitu tindak pidana prostitusi online. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online dan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisa normatif kualitatif dan mendeskripsikannya dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pengguna jasa belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi online, karena sama sekali tidak mengatur mengenai pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Tinjauan yuridis terhadap pengguna jasa prostitusi online berdasarkan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak menyebutkan ketentuan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga kedua undang-undang inipun tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online