KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA)

Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian dan akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Pengolahan data, yaitu editing dan coding. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa masih terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada masyarakat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sementara mayoritas masyarakat ekonomi lemah. 2. Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama. 3. Masih awamnya terhadap hukum atau pengetahuan tentang proses berpekara di depan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan nantinya. Menurut ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar sidang pengadilan karena perceraian tersebut menjadi tidak sah, tetapi menurut hukum adat setempat sah karena berdasarkan hukum Islam. Akibat yang juga ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, isteri tidak bisa mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Untuk itu bagi masyarakat yang hendak memutuskan hubungan perkawinan sebaiknya melalui badan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pengadilan agama, sehingga apabila terjadi perceraian hak dan kewajiban suami isteri dapat diputuskan dan ditetapkan sebagaimana mestinya, dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tersebut dapat dilindungi