PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU

Dalam amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ini, telah disebutkan bahwa kehidupan jalanan yang dialami oleh anak-anak yang terlantar merupakan suatu bentuk tugas dan kewajiban negara untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan tetapi realitanya banyaknya anak yang terlantar yang hidup di jalanan. Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskritif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu meliputi melibatkan beberapa instansi terkait yaitu, Dinas Sosial provinsi dan dinas sosial kota bengkulu, Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Polisi Wilayah Kota bengkulu, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dalam implementasinya, institusi-institusi ini melibatkan stakeholder lain, diantaranya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Namun, tidak semua instansi yang seharusnya berperan memiliki program penanganan anak jalanan, melainkan hanya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedang instansi lain hanya mendukung bahkan kurang aktif. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Bengkulu yakni belum tersedianya data base anak jalanan yang akurat, yang memberikan informasi tentang jumlah, sehingga upaya perlindungan hukum terhadap anak jalanan menjadi belum komprehensif. Belum ada Rumah singgah yang disediakan pemerintah Kota Bengkulu untuk menampung anak jalanan, anggaran atau biaya perlindungan hukum terhadap anak jalan yang kurang memadai. SDM aparat penegak hukum yang masih kurang sehingga perlindungan hukum terhadap anak jalanan ini belum berjalan dengan baik