TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KHUSUS PENGELOLA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT KETENTUAN HUKUM MENGENAI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Penelitian ini mengambil rumusan masalah yang pertama, bagaimana perubahan badan khusus pengelola minyak dan gas bumi dan yang kedua bagaimana akibat hukum dari tiap perubahan badan khusus pengelola minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan jurnal-jurnal mengenai minyak dan gas bumi. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan historis maka penelitian meninjau kembali bagaimana sistem pengelola minyak dan gas bumi sejak pelaksanaan industri migas tersebut dikelola berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yaitu sejak pemerintahan Hindia Belanda. Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami empat tahap perubahan yaitu pada pengelolaan yang diatur pada Indische Mijnwet 1899, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Perubahan terjadi akibat ketidakmampuan regulasi yang ada dalam mengantisipasi pergantian kondisi industri migas, sehingga tampak industri migas hanya mencari keuntungan berbasis globalisasi namun tidak menyesuaikan dengan konstitusi. Indonesia merupakan negara hukum, yang menjadikan konstitusi sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undang, maka untuk itu dalam tiap perubahan sistem pengelolaan migas harus tetap berdasarkan pada konstitusi. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 secara jelas menekan pada unsur “dikuasai oleh negara” dan dipergunakan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam rangka penyesuaian dengan globalisasi industri migas, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sehingga pembentukan perundang-undangan migas yang baru, agar dapat menyesuaikan pada unsur-unsur pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945