Tinjauan Yuridis Pasal 270 KUHAP Terhadap Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa

Keberadaan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan menjamin terselenggaranya sistem peradilan pidana yang adil dan berkepastian hukum. Salah satu ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang kepastian hukum adalah Pasal 270 yang isinya tentang pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa setelah Panitera mengirimkan salinan putusan Pengadilan padanya. Dalam beberapa kasus seperti eksekusi terhadap mantan Bupati Lampung Timur Satono tidak dapat dilakukan karena keterlambatan penyampaian salinan putusan kepada Jaksa. Bahkan Satono mejadi buron setelah Mahkamah Agung memidananya 15 tahun penjara melalui putusan nomor 253.K/Pid.Sus/2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi keterlambatan penyampaian salinan putusan Pengadilan, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi keterlambatan itu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Oleh karena itu, bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang berupa data pendukung bahan hukum primer. Dari penelitian disimpulkan bahwa konsekuensi dari keterlambatan penyampaian salinan putusan adalah Jaksa tidak dapat melaksanakan eksekusi. Faktor penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi keterbatasan sumber daya panitera, Terpidana tidak memenuhi panggilan eksekusi, pengetikan putusan perkara besar yang rumit dan ketiadaan data elektronik pada pengadilan tingkat pertama. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan itu adalah peningkatan kualitas SDM Panitera pada setiap Pengadilan, penggunaan tenaga outsourcing pengetik salinan putusan yang professional di setiap tingkatan Pengadilan, dan pemberlakuan SEMA nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara konsisten