TRANSPARANSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KORBAN MELALUI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) DI POLRES BENGKULU

Kapolri pada saat ini mengedepankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Polri terhadap masyarakat adalah pemberian informasi perkembangan penyidikan kepada korban yang dilakukan oleh Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal). Media yang digunakan berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui transparansi penyidikan tindak pidana terhadap korban melalui SP2HP oleh penyidik Sat Reskrim Polres Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu, yaitu: Pemberian SP2HP oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu kepada korban atau pelapor merupakan amanat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemberian SP2HP oleh penyidik Polres Kota Bengkulu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penyidik. Transparansi penyidikan Tindak Pidana terhadap korban melalui SP2HP oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kota Bengkulu, yaitu : Transparansi yang dilakukan pihak Penyidik Polres Kota Bengkulu melalui SP2HP kepada korban atau pelapor belum dilaksanakan dengan maksimal, dan bukti belum dilaksanakannya transparansi yang dilakukan oleh penyidik melalui SP2HP yaitu masih adanya korban atau pelapor yang tidak mendapatkan SP2HP