PENYELESAIAN SENGKETA PELUASAN TANAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DENGAN PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU (STUDI KASUS TENTANG PENGGUSURAN ASRAMA DAN PEKANTORAN SPP KELOBAK KEPAHIANG)

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu dilakukan dengan perjanjian tukar menukar atau ruislag. Dalam KUHPerdata dikenal dengan perjanjian tukar menukar atau ruislag yakni dalam Pasal 1541 KUHPerdata. Adanya perjanjian tukar menukar ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan Pemerintah Propinsi Bengkulu. Adapun kesepakatan yang telah disetujui untuk melakukan tukar guling atau ruislag adalah dengan tukar menukar tanah seluas 50 Ha. Tanah tersebut berada di areal HGU PT. Sarana Mandiri Mukti. Cara untuk menyelesaikan sengketa yakni dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan melakukan mediasi. Pada kasus ini musyawarah telah dilakukan bersama dengan Panitia Akuntabilitas Publik DPD Republik Indonesia, anggota DPD Republik Indonesia Propinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Kepahiang serta Kepolisian Daerah