ANALISIS PELAKSANAAN PP. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai, faktor penyebab dan tindakan pendisiplinan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu baik dalam disiplin melaksanakan kewajiban, disiplin menghindari larangan dan hukuman disiplin. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil sampel sebanyak 50 % dari setiap Bagian di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Proportional Cluster Sampling digunakan sebagai salah satu metode dalam pengambilan sampel, dimana jumlah responden berjumlah sebanyak 9 orang pimpinan dan 62 pegawai. Dari responden tersebut akan dianalisa persepsi mereka mengenai variabel kewajiban, larangan dan hukuman disiplin PNS dalam penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pimpinan dan pegawai, memperlihatkan bahwa penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 belum secara optimal dilaksanakan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek indikator penelitian ini, antara lain: (a) Dari segi kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapatkan hasil bahwa sebagian besar pegawai sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang PNS meskipun masih ada beberapa pegawai yang belum melaksanakan secara sepenuhnya kewajibannya sebagai seorang PNS; (b) Dari segi larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapatkan hasil bahwa masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang PNS baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; dan (c) Dari segi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) didapatkan hasil bahwa masih banyak PNS di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu yang belum mengetahui jenis-jenis hukuman disiplin seperti yang tertera dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sehingga penerapan hukuman disiplin PNS dapat diterapkan. Sehingga untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya sosialiasi dengan memberikan pembinaan dan penjelasan serta memberikan pemahaman mengenai penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 serta adanya pelaksanaan Sistem Pengendalian Interen (SPI) minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk menghindari terulangnya pelanggaran oleh para PNS