ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEBAGAI KABUPATEN INDUK

Sejak dimekarkan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki luas yang lebih kecil, hanya 19.91% dari kabupaten yang dimekarkan yaitu Kabupaten Seluma seluas 40,30% dan Kabupaten Kaur seluas 39,49% dari luas semula seluas 5.955,44 Km2. Hal ini tentunya berdampak pada perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan setelah pemekaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terrhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induk yang difokuskan pada perkembangan dan struktur perekonomian, kapasitas fiskal daerah dan perubahan sektor-sektor basis dan non basis. Dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah pemekaran . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif dengan menggunakan data sekunder (data time series) rentang waktu 2000-2003 sebelum pemekaran dan rentang waktu 2004-2010 setelah pemekaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriftif, Indeks Diversitas Entropi (IDE), LQ, DLQ dan Shift Share. Hasil penelitian diketahui bahwa pemekaran daerah berdampak fositif bagi perkembangan dan struktur perekonomian yang ditunjukan dengan meningkatnya pertumbuhan PDRB setelah pemekaran sebesar rata-rata 5,44% dari 1,54% sebelum pemekaran dan PDRB perkapita naik rata-rata sebesar Rp. 3,507 Juta dari Rp. 987,4 Ribu dan meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun sebesar 1,05% dari rata-rata sebesar 0,67% sebelum pemekaran. Kemudian terjadi perubahan dan pergeseran sektor-sektor yang sebelum pemekaran merupakan sektor non basis tidak unggul menjadi sektor basis dan unggul. Setelah pemekaran sektor basis dan unggul adalah sektor sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan, sebelum pemekaran sektor basis dan unggul adalah sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Adanya perubahan sektor basis dan unggul tersebut akan berimplikasi pada perubahan kebijakan dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memacu sektor- sektor lain yang yang bukan merupakan sektor basis dan unggul menjadi sektor basis dan unggul pada masa yang akan datang