PENERAPAN NEGATIVE LEGISLATION DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1). Kewenangan untuk melakukan pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945 adalah hal yang menarik perhatian kalangan ahli hukum ketatanegaraan maupun masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang putusannya telah membawa perubahan pada kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dengan kewenangannya menghilangkan keberlakuan suatu norma Undang-Undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai pembuat undang undang dalam arti negatif (Negative Legislator), berbeda dari fungsi parlemen sebagai pembuat undang-undang dalam arti positif (Positive Legislator). Namun dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi pernah bertindak selaku positive legislator, bahkan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif yuridis-normatif ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 secara ketat hanya memberikan ruang bagi Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator, sebaliknya aktivisme yudisial yang mengarah pada sisi Positive Legislator adalah sebuah pelanggaran rambu pembatas