PENGATURAN MENGENAI PEMBAGIAN WILAYAH LAUT MENURUT PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya konflik nelayan yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia akibat penafsiran yang keliru terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana nelayan menganggap bahwa telah terjadi pengkaplingan wilayah laut sehingga timbul pemikiran bahwa laut yang menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya dianggap sebagai daerah milik satu daerah. Permasalahan yang diteliti adalah pengaturan pembagian wilayah laut menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Implikasi yuridis pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembagian wilayah laut menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan implikasi yuridis dari pengaturan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan wilayah laut yang ada di daerahnya masing-masing, untuk Propinsi diberikan kewenangan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan, sedangkan implikasi yuridis dari pengaturan ini adalah perbedaan penafsiran terhadap pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perspektif solusi adalah Judicial Riview terhadap ketentuan Pasal 18 tersebut serta sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di tiap daerah, akibat hukum yang timbul dari pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah konflik secara vertikal, horizontal serta konflik antar regulasi dengan perspektif solusi pendekatan dengan cara “benar-salah” (right based), dan pendekatan dengan cara penggalian kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa (interest based)