PENERAPAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi menimbulkan permasalahan dalam praktik di Pengadilan Negeri Bengkulu ternyata ada beberapa hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana minimum khusus dengan legal reasoning masing-masing. Dalam suatu kasus tertentu terkadang terjadi kontroversi yuridis ataupun terjadinya ketidakselarasan dengan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan pidana minimum terkadang tidak sejalan dengan rasa keadilan sebagai salah satu bentuk tujuan hukum. Undang-undang menghendaki hukuman minimum satu tahun tapi dalam kenyataannya dihukum empat bulan atau enam bulan penjara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi dan mengetahui hambatannya di Pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini dalam bentuk diskriptif. Jenis penelitian adalah empiris. Data terdiri dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif, mengunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilam Negeri Bengkulu tidak dilaksanakan sepenuhnya pada setiap tindak pidana korupsi adalah: adanya kebebasan hakim dalam memutuskan dan memberi keadilan dalam setiap perkara yang diadili dan adanya pertimbangan atau alasan memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang bersipat khusus yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalam menerapkan sanksi minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu dipengarui oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri