PERANAN PEJABAT KANTOR URUSAN AGAMA DALAM HAL PEMBUATAN AKTA WAKAF TANAH HAK MILIK DI KOTA BENGKULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu)

Wakaf merupakan salah satu shodakoh atau amalan yang dapat berupa tanah milik yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang mewakafkannya telah meninggal dunia, dengan catatatan harta wakaf masih tetap berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada masa lampau kekhawatiran adanya penyimpangan terhadap tujuan dan hakekat wakaf sering terjadi, apalagi dengan adanya bentuk perwakafan yang beraneka ragam tidak ada keharusan untuk mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak diketahui keadaanya bahkan dapat terjadi seolah-olah menjadi milik dari ahli waris atau Nazhir sebagai pengelola benda wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji peranan KUA dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan hambatan pejabat Kantor Urusan Agama Dalam Pembuatan Akta Akaf Tanah Hak Milik di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis/empiris. Data yang peroleh adalah data primer dan data sekunder, proses pengolahannya dengan data editing dan coding, kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif yang akhirnya menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pejabat Kantor Urusan Agama dalam pembuatan akta akaf tanah hak milik di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan, sehingga lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud di masyarakat. Hambatan KUA dalam pembuatan akta ikrar wakaf adalah kurangnya pembinaan dan penyuluhan petugas PPAIW kecamatan masih kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Ratu Agung terhadap pengetehuan kepastian hukum tanah wakaf. Sebagian Masyarakat masih melakukan wakaf tanah hak milik secara lisan, dan mereka menganggap Akta Ikrar Wakaf bukanlah yang penting