PENDAFTARAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DI KOTA BENGKULU

Penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang Pendaftaran Fidusia Oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen dan Konsekuensinya Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Di Kota Bengkulu karena melihat masih banyaknya lembaga pembiayaan konsumen yang tidak melakukan pendaftaran fidusia secara menyeluruh. Sehingga bagi penerima dan pemberi fidusia tidak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia ini bertentangan dengan Pasal 11 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Setiap benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan” dan untuk melihat bagaimana perlindungan hukum yang diterima oleh penerima fidusia dan pemberi fidusia terhadap jaminan yang tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, Lokasi penelitian yang diambil adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT. Adira Finance Cabang Bengkulu dan PT. Federal International Finance Cabang Bengkulu., proses pengolahan datanya dengan Editing data kemudian data di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi hambatan bagi lembaga pembiayaan konsumen dalam melaksanakan pendaftaran fidusia adalah kurangnya kesadaran, biaya pendaftaran, jarangnya pemberi fidusia mempertahankan benda yang dijaminkan saat dilakukan eksekusi,dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran fidusia dan Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum tbagi penerima fidusia tercantum dalam Pasal 36, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Undang –undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bagi pemberi fidusia perlindungan yang didapat adalah pemberi fidusia dapat melakukan upaya lewat pengadilan apabila penerima melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia. Perlindungan hukum dan kepastian hukum tidak saja dapat menguntungkan kedua belah pihak ( penerima fidusia dan pemberi fidusia) tetapi juga pendaftaran fidusia ini dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP