ANALISIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn TENTANG PERCERAIAN AKIBAT SALAH SATU PASANGAN MURTAD ATAU PINDAH AGAMA

Permohonan cerai talak yang diajukan pemohon dengan Nomor Register 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada 12 Juni 2011 dan belum dikaruniai anak, sejak 3 Juli 2011 dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, bahwa pada saat mengajukan permohonan, pemohon sudah keluar dari Agama Islam dan kembali ke Agama Khatolik. Tujuan Penelitian ini adalah, untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara nomor 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara penelusuran literatur atau kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan relatif Pengadilan Agama Bengkulu (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama). Mediasi untuk perdamaian sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, serta upaya damai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama (Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Peradilan Agama jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga pihak Pemohon dibawah sumpahnya (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg). Berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Bengkulu mengabulkan gugatan tersebut karena telah terjadi pelanggaran syarat perkawinan yang diatur dalam Hukum Perkawinan Islam bahwa seorang wanita muslim tidak boleh kawin dengan seorang laki-laki yang non muslim. Dengan murtadnya dari pihak suami maka persyaratan perkawinan menurut Hukum Islam telah dilanggar (Buku II edisi revisi tahun 2010 Mahkamah Agung)