PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

Berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta daya saing Daerah. Supaya pelaksanaan otonomi Daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu sumber-sumber pembiayaan yang cukup supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimanan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Kota Bengkulu sebagai pusat kegiatan ekonomi dan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu menjadi daya tarik tersendiri bagi subjek Pajak Reklame. Penerimaan Pajak Reklame Kota Bengkulu tahun 2009 sampai 2010 mengalami peningkatan. Namun tahun 2011 dan 2012 penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan dan relisasi penerimaan sangat kecil, sementara itu melihat potensi Pajak Reklame yang ada di Kota Bengkulu sangat besar. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Bengkulu, mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hasil pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset, Dinas Pertmanan dan Kebersihan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Subjek Pajak Reklame di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu dimulai dari serangkaian dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan serta pengawasan penyetoran yang melibatkan beberapa Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, dalam pelaksanaan pemungutan juga ditemukan hambatan yaitu rendahnya kesadaran Subjek Pajak Reklame dan subjek pajak reklame yang masa izinnya telah berahir namun tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame. Upaya yanng dilakukan untuk meningkatkan hasil Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame yaitu dengan melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan terhadap subjek pajak reklame yang izin penyelenggaraanya telah berahir dan tidak melapor untuk memperpanjang izin penyelenggaraan reklame