PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK YANG TIDAK DILENGKAPI PITA CUKAI DI BENGKULU

Dengan di bentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai maka penyidikan terhadap tindak pidana cukai dilakukan sepenuhnya oleh penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peranan penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di bengkulu dan untuk mengetahui hambatan penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Penarikan Sampel dilakukan dengan metode purpusive sampling, pengumpulan data menggunakan metode wawancara terpimpin kepada responden yaitu : Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Bengkulu, Kasi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil POLDA Bengkulu, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dan 2 orang pelaku yang melakukan tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menerapkan cara berfikir deduktif dan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan penyidik pegawai negeri sipil kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di Bengkulu telah berjalan dengan baik. Hambatan dalam penyidikan Tindak pidana peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai di Bengkulu bahwa 1. Faktor masyarakatnya yaitu tidak diketahuinya dengan jelas distributor yang menyalurkan rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai sehingga penyidikan tidak sampai pada akar permasalahannya, 2. Faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya anggota dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang melakukan penyidikan terhadap peredaran rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai di Bengkulu. Upaya yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Bengkulu untuk mengatasi peredaran rokok yang tidak dilengkapi pita cukai adalah dengan mengadakan operasi pasar sebanyak dua kali dalam satu bulan dan melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang cukai