PENGATURAN DAN PENERAPAN KONSEP NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGO STATE) DI INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh pelosok dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai konsep negara kepulauan menurut hukum laut nasional dan hukum laut internasional, serta bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan konsep negara kepulauan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaturan konsep negara kepulauan menurut hukum laut nasional dan hukum laut internasional dan menjelaskan penerapan konsep negara kepulauan di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian pengaturan dan penerapan konsep negara kepulauan (archipelago state) di Indonesia menurut hukum laut nasional dan hukum laut internasional dimulai dari lahirnya Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan titik pangkal lahirnya klaim Wawasan Nusantara, dan konsepsi perairan nasional ini yang awalnya hanyalah merupakan pernyataan sepihak dari bangsa Indonesia yang kemudian bisa diakui oleh masyarakat internasional dengan perjuangan bangsa Indonesia yang memasukan pengaturan mengenai konsep negara kepulauan dalam Konferensi-konferensi internasional yaitu kedalam UNCLOS 1982 sehingga pada akhirnya negara Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dimata internasional dan penerapan konsep negara kepulauan di Indonesia diimplementasikan di bidang ideology, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia