PERANAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) DI KOTA BENGKULU

Perkembangan dan kemajuan pada era globalisasi ini telah mendorong penggunaan internet yang semakin meluas dan mulai merambah ke dalam semua aspek kehidupan manusia mulai dari kegiatan bisnis, industri dan rumah tangga yang telah mengubah pandangan hidup manusia. Di mana kegiatan-kegiatan di atas pada awalnya dimonopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (cyber world) yang tidak memerlukan kegiatan fisik lagi. E-commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Di balik kemudahan dan keefisiensian yang diberikannya, sistem perdagangan electronic commerce ini juga menyimpan banyak kelemahan dan kekurangan. Salah satunya adalah rentan terhadap tindak pidana penipuan. Penipuan menjadi hal yang paling rentan terjadi karena para pihak dalam melakukan transaksi tidak melakukan pertemuan atau tatap muka, jadi dapat dikatakan pada dasarnya transaksi melalui e-commerce adalah kepercayaan. semakin banyaknya kejahatan penipuan melalui media e-commerce ini diharapkan peranaktif dari pihak Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan e-commerce di Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Polri dalam penegakan hukum kejahatan e-commerce di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Polri dalam penegakan hukum kejahatan e-commerce di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penarikan sampel dengan menggunakanmetode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peranan Polri dalam penegakan hukum kejahatan electronic commerce (e-commerce)di Kota Bengkulu dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal dikarenakan faktor penghambat yaitu belum adanya peralatan memadai yang dimiliki oleh pihak Polri, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak, kendala dana operasional, kesulitan menemukan alat bukti, kurangnya transparansi (kerahasian pihak bank masih ketat), tidak jelasnya locus tempus delicti kasus e- commerce ini,kesulitan Menghadirkan korban, tidak adanya MoU dengan pihak Internet Service Provider (ISP), tidak ada perjanjian antar negara dan tidak adanya pengaturan tentang Digital Signature