PERANAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM PEMULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI LUAR NEGERI

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indanesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kenyataannya, negara belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga memaksa angkatan kerja mencari pekerjaan ke luar negeri dan meraih kesuksesan di sana. Keberhasilan para TKI dalam meningkatkan prekonomian dalam negeri tersebut tidak diikuti dengan pelindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Banyaknya kasus yang menimpa TKI khususnya pada masa kepulangan TKI ke tanah air membuktikan betapa lemahnya perlindungan yang diberikan terhadap para TKI. PPTKIS sebagai salah satu pelaksana penempatan TKI tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal pemulangan TKI. Oleh karena itu dilakukan penelitian secara normatif untuk mengetahui bagaimana peran PPTKIS dalam pemulangan TKI dan apakah PPTKIS telah melaksanakan perannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa PPTKIS bertanggung jawab dalam hal pemulangan TKI. Namun pada prakteknya PPTKIS hanya memastikan dan melaporkan kepulangan TKI ke perwakilan RI di luar negeri. Setelah tiba di tanah air PPTKIS sudah tidak lagi mengurusi dan mengawasi proses kepulangan TKI. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan penempatan TKI mulai dari masa penempatan hingga purna penempatan sudah seharusnya menjatuhkan sanksi bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran