REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM KAITANNYA DENGAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA

Pelaksanaan landreform ditujukan untuk melakukan perombakan pengurusan dan penggunaan tanah sebagai usaha untuk mempertinggi taraf hidup para petani menuju kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun salah satu program landreform tersebut adalah redistribusi tanah pertanian kepada petani dimana juga ada kaitannya dengan penguasaan tanah pertanian dikalangan petani. Daerah penelitian yaitu di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Fokus penelitian adalah di desa Aur Gading. Permasalahan yang diteliti yaitu pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform kepada petani dalam kaitannya dengan penguasaan tanah pertanian dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat empiris. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dipilih berdasarkan kedudukan dan pengetahuannya yang dapat mewakili seluruh populasi. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan landreform di Desa Aur Gading yang dilakukan oleh Kantor BPN Kabupaten Bengkulu Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku serta telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1986 sebanyak 74 persil dan tahun 2003 sebanyak 100 persil bidang tanah. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaannya redistribusi ini berasal dari faktor pemerintah seperti terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tidak ada pembinaan pasca redistribusi kepada petani penerima. Hambatan dari petani penerima redistribusi seperti bukti kepemilikan tanah masih lemah, tidak dilakukan pendaftaran ulang terhadap tanah redistribusi, tanah yang diredistribusikan rata-rata kurang dari 1 (satu hektar), kurangnya pemahaman terhadap kegiatan redistribusi, serta pengenaan biaya yang besar dalam pembuatan sertipikat sebagai alas bukti hak yang kuat