PELAKSANAAN HAK LINTAS DAMAI OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN BENGKULU

Konsep hak lintas damai sejatinya bermula dari praktek negara-negara di Eropa pada abad pertengahan, dan dalam perkembangannya mendapat perumusan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1958. Hak lintas damai adalah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya di perairan territorial suatu negara sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai. Dengan diterimanya konsepsi negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka hak lintas damai tidak saja berlaku di laut teritorial suatu negara pantai tetapi juga di perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Indonesia yang merupakan salah satu negara kepulauan, dalam hak lintas damai guna untuk menjamin kepentingan pelayaran Internasional juga harus menyelenggarakan hak lintas damai di laut territorial dan perairan kepulauannya. Di Indonesia mengenai hak lintas damai, diatur dalam Pasal 11-17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Damai. Dalam upaya pelaksanaan hak lintas damai, kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan. Sistem pelaksanaan serta pengawasan yang baik dalam pelaksanaan hak lintas damai oleh kapal asing merupakan faktor penting dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Bengkulu yang merupakan salah satu bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia memiliki perairan yang cukup luas dan di dalam perairan tersebut terdapat pulau-pulau yang merupakan pulau-pulau terluar dari wilayah Indonesia, dan keberadaannya harus terus diawasi dan dilindungi agar terhindar dari ancaman- ancaman negara lain salah satunya melalui kehadiran kapal asing dalam hak lintas damai di perairan Bengkulu. Sehingga prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang baik dalam hak lintas damai di perairan Indonesia khususnya Bengkulu sangatlah perlu untuk menjamin keamanan dan keutuhan kedaulatan wilayah laut Indonesia serta untuk mencegah tindakan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh kapal asing yang dapat merugikan bangsa Indonesia