PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN PENERAPANNYA DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu perbuatan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang dilakukan secara menyimpang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, dan ini tentunya akan membawa dampak yang negatif terhadap korban perkosaan. Dampak negatif tersebut dapat berupa dampak fisik, psikis maupun sosiologis. Kepentingan hukum korban perkosaan didalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia belum mendapat perhatian khusus. Dengan diputusnya oleh hakim perkara pidana tentang kejahatan perkosaan di pengadilan, sikorban perkosaan yang telah mengalami trauma kejiwaan tadi tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Sistim Peradilan Pidana Indonesia, untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum kualitatif, dengan pendekatan secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dan data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan tahapan editing dan codding data yang kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam Sistim Peradilan Pidana sangat kurang dan terdapatnya ketidakseimbangan antara hak-hak korban dengan hak-hak tersangka/ terdakwa. Di dalam KUHAP perlindungan korban secara materil terdapat pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Bentuk perlindungannya yaitu penggabungan perkara pidana ganti kerugian. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan yaitu penyidik mengalami kesulitan dalam mencari alat bukti, aturan di dalam KUHAP belum mengatur secara rinci dan tegas mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan dan kurangnya pengetahuan korban mengenai hukum it