PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU

Amanat perubahan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung berpengaruh terhadap pemerintahan di Indonesia yang di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang juga membawa dampak pada perubahan kedudukan Camat sebagai kepala wilayah, sehingga mempengaruhi tugas dan kewenangan Camat yang sekarang sebagai perangkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan mengetahui pelaksanaan kewenangan Camat di bidang pembinaan daerah bawahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Sungai Serut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif empiris yaitu penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memberi gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara intensif dan secara ekstensif yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan data skunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang kemudian di analisis secara kualitatif. Dari hasil yang di dapat bahwa kewenangan Camat Sungai serut yang diperoleh Walikota Bengkulu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan/ program kerja. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua kewenangan di bidang pembinaan daerah bawahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat kecamatan Sungai Serut dapat direalisasikan dan dilaksanakan sesuai dengan program dan volume kerja yang sudah direncanakan. Adapun yang menjadi hambatan Camat dalam pelaksanaan kewenangannya adalah Sumber Daya Manusia dibidang kepegawaian yang masih relatif rendah sehingga dipandang perlu diadakan pelatihan terhadap paratur pemerintahan di tingkat kecamatan, serta diperlukan juga anggaran dana dan fasilitas kerja yang mencukupi sebagai faktor pendukung guna terlaksananya semua kewenangan camat yang di uraikan pada Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 298 tahun 2003 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kota dari Walikota Bengkulu Kepada Camat Se-Kota Bengkulu