ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN (Studi Pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Setelah dilaksanakannya undang-undang otonomi daerah pada awal tahun 2001, maka seluruh wilayah di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengembangkan daerah yang dimilikinya, kemudian setelah diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 sebagai tonggak awal terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Kemudian seluruh propinsi dan kabupaten melakukan pemekaran wilayah dari kota induknya. Pada tahun 2003 di kota Bengkulu terbit perda No 28 Tahun 2003 mengenai penggabungan wilayah kelurahan dan pemekaran kecamatan kota Bengkulu dan selanjutnya secara definitif dilaksanakan pada Tahun 2005, hal ini dikarenakan perlu dilakukan sosialisasi dan persiapan-persiapan sehingga perda No 28 tersebut dapat terealisasi dengan baik. Sebelum pemekaran kecamatan dan penggabungan kelurahan, kota Bengkulu terdiri dari 4 kecamatan dan 57 kelurahan menjadi 8 kecamatan dan 67 kelurahan setelah pemekaran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ini penulis tertarik melakukan penelitianyang selanjutnya diberi judul : Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Pada Kecamatan Gading Cempaka). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang subjek penelitiannya yaitu pemerintah yang ada di kecamatan Gading Cempaka dan masyarakat yang ada di dalam wilayah kerjanya. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan yang di berikan oleh kecamatan pasca pemekaran kecamatan memuaskan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kepada masyarakat dan pegawai yang ada di kecamatan yang terhadap aspek penelitian kualitas pelayanan publik yang menyangkut aspek adaptabilitas, responsive(kemampuan memberikan jasa dengan cepat kepada masyarakat) efektivitas organisasi (pencapaian pelayanan pasca pemekaran), efisiensi organisasi(kemampuan organisasi untuk menyelesaikan pelayanan sesuai dengan standar waktu). dan assurance(adanya jaminan kenyamanan dan kemanan) pendapat masyarakat yang melakukan pelayanan di kecamatan Gading Cempaka bahwa setelah pemekaran kecamatan pegawai kecamatan bisa lebih baikuntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan setelah pemekaran kecamatan jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Gading Cempaka dan masyarakat yang ada di Kecamatan Gading Cempaka berkurang sehingga kecamatan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan yang tertera dalam Perda No 28 tahun 2003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan membawa pengaruh positif bagi masyarakat dan kecamatan itu sendiri sebagai organisasi secara formal yang fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat