PERANAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis sosiologis, Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris normatif. Metode yang digunakan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Muara Bangkahulu sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, namun dalam hal pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia masih bersifat pasif, hal ini disebabkan karena kurang berfungsinya Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Nadzir di Kecamatan Muara Bangkahulu, apabila pengawasan tidak dilakukan oleh pemerintahan maka besar kemungkinan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tidak akan dapat diterapkan. (2) Faktor penghambat, yaitu Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Kurangnya sosialisasi tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf, Rendahnya pemahaman Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Tidak adanya sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah untuk lembaga wakaf yang dapat menunjang tugas dan fungsi dari lembaga wakaf, Sedangkan faktor pendukung, yaitu Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Hukum Wakaf, yang menjadi acuan tertulis bagi lembaga wakaf, Masih adanya kesadaran Nadzir untuk mengelola dan memelihara tanah wakaf dengan baik karena tanah wakaf merupakan amanah Wakif yang harus dijalankan, Masih banyaknya keinginan masyarakat untuk mewakafkan tanahnya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum