PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA BENGKULU

Penulisan ini dilatarbelakangi karena belum dijalankanya aturan hukum pidana oleh aparat penegak hukum salah satunya Pasal 56 KUHAP yang intinya setiap orang yang tidak mampu yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih wajib didampingi oleh penasehat hukum disetiap tingkat pemeriksaan tetapi dalam prakteknya banyak tersangka atau terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tidak mendapatkan bantuan hukum permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pasal 56 KUHAP dan apa saja hambatan dalam menerapkan pasal 56 KUHAP terhadap tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 56 KUHAP dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menerapkan Pasal 56 KUHAP terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan tipe peneltian hukum yuridis sosiologis, Maka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan mengenai penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap tersangka/terdakwa dalam menjalani proses pidana di kota Bengkulu. Selanjutnya data diedit, diklasifikasikan, disusun serta dianalisis secara kualitatif kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata Pasal 56 KUHAP belum diterapkan oleh aparat penegak hukum di Kota Bengkulu. Jadi seharusnya aparat penegak hukum di Kota Bengkulu harus bersikap prefesional dengan menjalankan aturan hukum pidana dengan sebaik-baiknya terutama tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma sehingga pelanggaran terhadap hak-hak pelaku tindak pidana tidak terjadi lagi