Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten induk dan kabupaten pemekaran pasca pemekaran wilayah, berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD kabupaten induk dan kabupaten pemekaran tahun anggaran 2004-2007. Analisis dilakukan dengan menggunakan empat rasio dan trend keuangan daerah, yaitu rasio dan trend kemandirian keuangan daerah, rasio dan trend desentralisasi fiskal, rasio dan trend efektivitas serta rasio dan trend efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa be...
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus ...
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupaka...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...
Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kab...
Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal ant...
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota...
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah kabupaten Tanah Datar dan kabu...
Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleks...
Penelitian ini menganalisis struktur dan pola perekonomian yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabu...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka tidak sepenuhnya mamp...
Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mam...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupten Kaur. Data yang digunak...
PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi...
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupaka...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat...
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus ...
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupaka...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...
Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kab...
Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal ant...
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota...
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan daerah kabupaten Tanah Datar dan kabu...
Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi adalah pemerintah daerah akan lebih fleks...
Penelitian ini menganalisis struktur dan pola perekonomian yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabu...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui skema desentralisasi fiskal Kabupaten Sikka tidak sepenuhnya mamp...
Pemerintah di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mam...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupten Kaur. Data yang digunak...
PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi...
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupaka...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat...
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus ...
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan pada Kabupaten Pekalongan. Kinerja merupaka...
Pelaksanaan otonomi daerah melalui program desentralisasi fiskal di Kabupaten Ponorogo dan Madiun t...