TINJAUAN YURIDIS BANK GARANSI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala aspek kehidupan, dibutuhkan pendanaan yang besar. Sebaliknya faktor dana ini sering menjadi hambatan bagi pihak pengusaha untuk ikut serta dalam proses pembangunan, termasuk dalam pembangunan yang didanai oleh pemerintah. Untuk membantu para pengusaha dalam ikut serta pada pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Bank Garansi untuk para pengusaha yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah, yang dapat diperoleh melalui Bank Nasional dan Bank swasta. Penelitian ini akan mengkaji arti pentingnya Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan milik pemerintah. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah arti pentingnya Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan; dan (2) Bagaimanakah kedudukan perjanjian bank garansi dalam perjanjian pemborongan. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang akan mengkaji segala peraturan-perundangan yang berhubungan dengan Bank Garansi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa arti pentingnya Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan adalah sebagai bentuk jaminan dari pihak pemborong di dalam proses perjanjian pemborongan yang diikutinya. Sedangkan kedudukan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pemborongan bangunan