PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN INDONESIA

Wartawan Indonesia dalam dilema. Di satu sisi, negara melalui undang-undang memberikan tugas dan peran yang berat, tapi di sisi lain ada ancaman berupa risiko kriminalisasi walaupun sudah ada jaminan kebebasan menyatakan pendapat dalam konstitusi. Kenyataan yang sangat berbeda dengan profesi lain, seperti dokter dan polisi yang ketika menjalankan tugas sudah berdasarkan aturan perundangan, sekalipun ada pihak lain yang dirugikan sampai meninggal dunia, mereka lepas dari tuntutan pidana. Banyak kasus wartawan yang harus berakhir di balik penjara, diantaranya kasus Bersihar Lubis (Koran Tempo) yang dijatuhi vonis kurungan 1 (satu) bulan percobaan 3 (tiga) bulan karena tulisannya ‘’Kisah Interogator yang Dungu’’ dinilai menghina kejaksaan dan Risang Bima Wijaya (Radar Jogja) divonis 6 (enam) bulan penjara karena dinilai menista dengan tulisan Direktur Utama Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi karena UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menganut paham ‘’Tiada Pemidanaan bagi Wartawan’’. Persoalan kriminalisasi wartawan masih saja terjadi karena UU Pers tidak secara tegas dan jelas menyatakan tentang perlindungan bagi wartawan Indonesia tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum. Sebagian pihak berpandangan bahwa masalah pers diselesaikan dengan mekanisme pers sesuai UU Pers, sebagian lain berpandangan bahwa UU Pers tidak mengatur pemidanaan wartawan yang melakukan kriminalisasi sehingga rujukannya dikembalikan ke KUHP. Padahal KUHP adalah produk hukum peninggalan kolonial yang memang berkepentingan dalam memberangus pers. Kondisi tersebut menuntut ketegasan penyelenggara negara, untuk itu harus ada pembaharuan hukum, baik dalam RUU KUHP maupun UU Pers