ANALISIS KEMAMPUAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH

Propinsi Bengkulu terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten, dimana setiap daerahnya dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Untuk melihat kesiapan pemerintah dalam menghadapi otonomi khususnya dibidang keuangan diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Bagaimanakah kemampuan kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah dan apakah derajat desentralisasi fiscal dan tingkat kemandirian daerah signifikan menentukan kemampuan kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Bengkulu dan Bagian Keuangan Kabupaten Kepahiyang dan Kabupaten Lebong. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiscal, tingkat kemandirian daerah dan analisis diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiscal kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu sangat rendah yaitu berkisar antara 33,32% sampai dengan 35,67% dan tingkat kemandirian daerah juga sangat rendah berkisar antara 8,32% sampai dengan 14,61%, kemudian dari hasil derajat desentralisasi fiscal dan tingkat kemandirian daerah dilakukan perangkingan untuk menentukan kemampuan kabupaten dan kota. Hasil dari perangkingan menunjukkan bahwa ada 3 kabupaten dan kota yang mampu dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiyang. Hasil Analisis Diskriminan Dengan Metode Stepwise Estimation menunjukkan bahwa dari 7 variabel independen yang digunakan hanya 2 variabel independen yang memenuhi batas signifikansi yaitu Variabel Perbandingan antara PAD dengan PRD dan Perbandingan antara PAD+BHPBP dengan PRD. Untuk itu diharapkan pada kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya, supaya kabupaten dan kota di Propinsi Bengkulu mampu melaksanakan otonomi daerah