ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN HASIL PEMEKARAN DI PROVINSI BENGKULU DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kemampuan keuangan Kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu dalam menjalankan otonomi daerah, diantaranya Kabupaten Kaur, Seluma, Lebong, Kepahiang, dan Muko-muko. Sampel yang digunakan adalah data realisasi APBD dan data PDRB Kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu dari tahun 2004 sampai dengan 2007. beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : derajat desentrlisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal dan posisi fiskal. Penelitian ini menemukan rata-rata rasio PAD kabupaten pemekaran tersebut terhadap pengeluaran rutin sebesar 2,49% dan apabila ditambah dengan BHPBP rata- rata rasio naik menjadi 19,12%. Rata-rata rasio PAD terhadap total pengeluaran dari setiap Kabupaten pemekaran ini adalah sebesar 1,66% dan jika ditambah dengan BHPBP menjadi sebesar 12,29%. Hal ini menunjukan bahwa untuk membiayai pengeluaran rutin dan total pengeluaran walaupun telah ditambah BHPBP kabupaten pemekaran ini masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Untuk kebutuhan fiskal Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu rata-rata kebutuhan fiskal sebesar 41 kali lebih besar dari pada rata-rata kebutuhan fiskal Provinsi Bengkulu. Untuk kapasitas fiskal Kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu, rata-rata kapasitas fiskal sebesar 8 kali lebih besar dari pada kapasitas fiskal standar Provinsi Bengkulu. Untuk posisi fiskal, kabupaten Kaur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan PDRB sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 23,20% (elastis). Laju pertumbuhan PDRB pada dasar harga konstan pada Kabupaten Seluma sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 13,52%. Kabupaten Lebong laju pertumbuhan PDRB pada harga konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 46,88%. Kabupaten Kepahiang laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 15,21%. Kabupaten Muko-muko laju pertumbuhan PDRB dasar harga konstan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD (elastis) yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 14,42%