ANALISIS PENYAMPAIAN INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-PP) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapatkan data, dan selanjutnya mendeskripsikan tentang Analisis Penyampaian Informasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-PP) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undangundang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah SDM yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengelola PBB-PP dan BPHTB, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan (UU no 28 tahun 2009 tentang PDRD khususnya PBB-PP dan BPHTB) maka diperlukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan agar penerapan dan pelaksanaan PBB-PP dan BPHTB bisa berjalan baik, serta bisa meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Materi yang disampaikan adalah berupa pemaparan tantangan dan harapan atas penerapan pajak baru yaitu PBB-PP dan BPHTB, serta cara pengelolaan PBBPP dan BPHTB yaitu berupa cara pengolahan data, sistem administrasi, menyiapkan sistem dan SOP. Penyampaian Informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sudah didukung oleh SDM yang baik yakni dari segi pemateri yang sudah menguasai materi yang disampaikan. Peserta sosialisasi juga merupakan orang pilihan dari daerah yang selama ini memang bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan juga mengerti tentang pengelolaan PBB-PP dan BPHTB. 90 % Utusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang mengikuti sosialisasi PBB-PP dan BPHTB sudah menguasai dan memahami materi yang disampaikan, dengan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa Penyampaian Informasi berupa sosialisasi telah berjalan dengan efektif