IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Pada Instansi Pemerintah Kota Bengkulu)

Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah di Kota Bengkulu seperti amanat UU No. 14/2008dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat implementasi UU No. 14/2008 oleh instansi pemerintahan di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam pengumpulan data yang diperlukan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik purpose sampling. Sasaran dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah kota Bengkulu yaitu BAPPEDA, DISHUBKOMINFO dan HUMAS SETDA Kota Bengkulu. Ada tiga jenis Informasi yang seharusnya disediakan oleh instansi pemerintah yaitu Informasi serta merta, Informasi berkala dan Informasi yang tersedia setiap saat . Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh instansi pemerintah di Kota Bengkulu seperti amanat UU No. 14/2008 belum berjalan dengan baik, karena masih ada ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan informasi publik, PPID yang ditunjuk belum menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal serta masih menjalankan tugas lain di luar aturan UU No.14/2008, tidak ada daftar informasi publik yang ada di bawah penguasaan instansi publik, tidak ada meja informasi, dan tidak diberdayakannya situs resmi milik pemerintah daerah Kota Bengkulu (Bengkulukota,go.id) padahal media online seperti itu memenuhi kriteria mudah diakses, murah biaya, dan cepat. Faktor-faktor yang mendorong implementasi UU No.14/2008 oleh instansi pemerintah daerah Kota Bengkulu adalah tuntutan masyarakat intelektual dan punishment. SedangkanfaktorPenghambatnyaadalahkurangnya pengetahuan mengenai UU No.14/2008, kurangnya kemauan untuk melaksanakan, belum ada komisi informasi di daerah, belum ada kejelasan pembagian kewenangan pengelola informasi publikdansumberdaya yang masihsangatterbatas