ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NO 27 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA BENGKULU)

Kebijakan publik (public policy) menjadi instrumen penting dalam pencapaian tujuan negara. Kebijakan publik diharapkan mampu menyelesaikan public affair dan mengakomodir public interest. Kebijakan publik publik diformulasikan dengan ilmu politik dan diimplementasikan dengan ilmu administrasi negara. Kebijakan publik tanpa implementasi kebijakan seperti pesawat tanpa pilot, seperti arloji tanpa baterai, atau seperti melihat tanpa cahaya. Di era Otonomi Daerah (sentralisasi) kebijakan publik yang bersifat lokalis bermunculan salah satunya seperti Peraturan Walikota (Perwal) Bengkulu Nomor 27 Tahun 2008. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2008 mempunyai substansi mengenai uraian tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu khususnya dalam hal pelayanan publik yang diberikan, termasuk di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perwal Bengkulu No 27 Tahun 2008 di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara sasaran penelitian terdiri dari unsur pelaksana kebijakan (implementor) dalam hal ini institusi Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu dan unsur masyarakat meliputi; korban kebakaran dan bencana lainnya, pelaku usaha/bisnis dan jurnalis lokal. Untuk menentukan sampel digunakan teknik purposive sampling (penentuan sampel sesuai dengan keinginan peneliti). Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif dengan tujuan dapat memaparkan kenyataan/keadaan yang berhubungan dengan implementasi Perwal Bengkulu No 27 Tahun 2008 di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu yang terdiri dari tiga tugas pokok Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu yaitu usaha-usaha pencegahan kebakaran, usaha-usaha pemadaman kebakaran dan usaha-usaha penyelamatan akibat bencana kebakaran atau bencana lainnya. Hasil penelitian diketahui bahwa : usaha-usaha pencegahan kebakaran yang dilakukan hanya melakukan pemeriksaan APAR bagi yang sedang mengurus HO, usaha-usaha pemadaman kebakaran dan usaha-usaha penyelamatan dilakukan tanpa dibekali dengan kemampuan teknis, alat keselamatan kerja dan perlengkapan teknis yang memadai sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal