ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BENGKULU (Studi Tentang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu)

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.Salah satu upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kota Bengkulu yang berasal dari sektor pajak. Namun tingkat efektivitas pajak restoran sangat relatif di masing-masing daerah. Dari beberapa pajak daerah inilah Kota Bengkulu mendapatkan penerimaan yang nantinya dipakai untuk pembiayaan daerah. Sehingga dapat dipastikan dengan efektifnya pemungutan dari beberapa pajak tersebut Pemerintah Daerah dapat memperkokoh sistem perekonomiannya dalam menghadapi otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini ingin menganalisa efektivitas pelaksanaan kebijakan pajak restoran di Kota Bengkulu, Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, teknik ini digunakan untuk menganalisa data-data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data-data yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum ataupun menggeneralisasi data tersebut. Hasil penelitian yang didapat adalah Proses penetapan Pajak restoran di Kota Bengkulu belum tepat atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan karena ketetapan subjek pajak dilakukan oleh kecamatan sehingga DPPKA hanya menerima data dari kecamatan, Penentuan data akhir tentang penetapan Pajak restoran tidak disampaikan kepada pemilik restoran sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk komplain sebelum pembayaran pajak restoran, Perhitungan pajak restoran tidak sesuai dengan luas bangunan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga terjadi kesenjangan antara besarnya pajak yang harus dibayar dengan kondisi bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat juga tidak sesuai dengan kondisi bangunan yang dimiliki