ANALISIS PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Good governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip good governance perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan good governance, yaitu belum melembaganya karakteristik good governance di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti masih lemahnya good governance selama ini adalah tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah baik departemen maupun lembaga bukan departemen. Di Kabupaten Bengkulu Tengah masalah good governance juga menjadi masalah yang hangat dibicarakan. Banyak masalah yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip good governance, diantaranya masalah kasus korupsi. Adanya kasus- kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah salah satunya adalah pada Badan Kepegawaian Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam Pelaksanaan Good Governance di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah banyak mengalami kendala-kendala antara lain sistem yang ada merupakan kendala yang utama. Prinsip daya tanggap belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan tidak adanya arsiparis, analisis jabatan dan pranata komputer. Prinsip akuntabilitas belum dilakasanakan hal ini dibuktikan dengan masih adanya rasa kurang percaya masyarakat terhadap Badan Kepegawaian aerah Kabupaten Bengkulu Tengah serta masih adanya praktek KKN. Prinsip Efisiensi dan prinsip efektifitas sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dikarenakan masih kurangnya pegawai yang khusus menangani masalah analisis jabatan sehingga penempatan pegawai belum sesuai dengan bidangnya